Elektabilitas Prabowo Naik, Jokowi Bakal Kalah di Pilpres 2019

Jelang kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2019, disebut-sebut elektabilitas Prabowo Subianto, kian naik. Bahkan, sosok Ketua Umum Partai Gerindra itu diprediksi dapat memenangkan pertarungan Pilpres 2019 mendatang.

Politisi Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, mengklaim bahwa hari ini elektabilitas Prabowo Subianto terus meningkat. Meskipun, ujar Riza, Prabowo sendiri masih sedikit bicara tentang Pilpres 2019.

"Beliau selalu menjawab, belum waktu yang tepat menanggapi hal tersebut,"ungkap Riza saat di Gedung DPR MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Meski panutannya di Gerindra itu belum mau banyak bicara tentang Pilpres 2019, Riza memiliki keyakinan bahwa saat ini elektabilitas Prabowo semakin naik.

Jokowi Menurun

Menurut Riza, jika sosok Prabowo dipercaya mengalami kenaikan, penurunan elektabilitas justru akan dialami Joko Widodo. Menurunnya elektabilitas Jokowi disebabkan banyak faktor. Sebut saja soal utang luar negeri yang terus membengkak hingga masalah primordial yang belakangan terjadi.

"Sementara Jokowi semakin menurun. Utang negara, sembako mahal, persoalan lain, gini rasio tinggi. Ini akan menyebabkan elektabilitas Jokowi turun. Sebaliknya, Prabowo naik," kata dia.

Dia memperkirakan, Pilpres 2019 sendiri kemungkinan akan serupa dengan pemilihan sebelumnya yang hanya akan mempertarungkan dua pasang calon saja. Terlebih, jika mengacu pada sikap partai politik dalam pembahasan RUU Pemilu beberapa waktu lalu.

Menurutnya, bukan tidak mungkin PDIP, Golkar, PKB, PPP, Hanura dan NasDem bakal merajut koalisi dan berhadapan dengan Gerindra, PAN, PKS dan Demokrat.

Kalahkan Jokowi

Senada dengan Riza, Ketua DPP Partai Gerindra, Nizar Zahro, mengatakan, beberapa hasil survei menyatakan bahwa popularitas dan elektabilitas Prabowo Subianto makin menanjak. "Dan hanya Prabowo lah yang saat ini diprediksi mampu mengalahkan Jokowi," kata Nizar di Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Anggota Komisi V DPR RI itu menambahkan, banyak rakyat yang sudah terlanjur berharap tinggi kepada Jokowi namun mereka kecewa. "Banyak janji politik Jokowi yang tidak ditepati. Rakyat kecewa dengan kebijakan Jokowi menaikkan harga BBM, TDL dan juga kecewa dengan kebijakan menumpuk hutang," kata Nizar.

Menurutnya, akumulasi kekecewaan itulah yang menyebabkan pendukung Jokowi memindahkan dukungannya kepada Prabowo Subianto.

"Terjadinya pergeseran dukungan itu dapat dilihat dari hasil Pilkada Jakarta, dimana kandidat yang didukung oleh Prabowo Subianto dapat mengalahkan kandidat yang didukung oleh Jokowi dengan selisih perolehan yang sangat telak," kata Ketum PP Satria Partai Gerindra tersebut.

Nizar mengemukakan, sosok Prabowo Subianto, sejauh ini masih tenang-tenang saja dan masih fokus untuk kerja-kerja politik agar demokrasi ini dapat mewujudkan kesejahteraan untuk rakyat.

"Jadi sampai saat ini Prabowo belum mau menyinggung soal Pilpres 2019, itu artinya Pak Prabowo sangat percaya diri menghadapi Pilpres 2019 dan taat aturan," pungkas Nizar‎

Anies-Sandi

Disisi lain, kemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta tidak terlepas dari sosok Prabowo. Hal itu, kata Direktur eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman, tentunya berdampak pada elektabilitas mantan Danjen Kopassus itu turut melejit.

Diungkapkannya, terpilihnya Anies-Sandi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 secara langsung mendongkrak popularitas dan elektabilitas Prabowo.

Sehingga menurutnya, Prabowo berada dalam posisi ideal apabila memutuskan untuk berpartisipasi sebagai capres dalam Pemilu tahun 2019 mendatang.

"Prabowo dianggap sebagai sosok yang tepat untuk menghadirkan kepemimpinan yang kuat dan mampu menyatukan semua kalangan," ungkapnya di Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Berbeda dengan Prabowo, penurunan elektabilitas Jokowi dalam survei yang dilakukan dengan wawancara tatap muka kepada sebanyak 1.130 responden dengan metode multistage random sampling itu lantaran meningkatnya ketidakpuasan masyarakat atas sejumlah berbagai kebijakan yang dianggap tidak memihak kepada rakyat.

"Kebijakan tersebut di antaranya, kenaikan tarif dasar listrik, pencabutan subsidi dan stabilitas keamanan yang terganggu. Selain itu, kekuatan hukum yang dianggap semakin melemah, khususnya terkait sejumlah kasus mencolok seperti kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hingga peristiwa lainnya," ujar Jajat di Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Ia melihat, banyak kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat dan kekuatan hukum yang semakin lemah selama rezim Jokowi. Sementara itu, kata dia, Prabowo dianggap sebagai sosok yang mampu membalikan keadaan.