Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat diduga tengah melakukan politik balas dendam menyusul rencana perombakan pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang akan digelar Kamis (13/7) besok.
"Djarot bersama Sekda Saefullah berupaya menempatkan orang dekat dan menyingkirkan yang tidak sependapat, terutama pejabat-pejabat yang mendukung Anies-Sandi pada Pilgub DKI lalu," kata Koordinator Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Tom Pasaribu di kawasan Jalan Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/7).
Menurut Tom, kebijakan yang ditempuh Djarot merombak pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tiga bulan menjelang lengser, jelas menabrak aturan yang berlaku, khususnya UU Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sebab dalam UU ASN tersebut, Djarot dilarang merotasi pejabat selama enam bulan sebelum lengser. Selain itu Djarot juga dilarang mengambil kebijakan-kebijakan strategis, diantaranya proyek reklamasi Teluk Jakarta.
Tom berpendapat, pergantian sejumlah pejabat DKI sama saja Djarot menyalahkan anak buahnya karena penyerapan APBD yang tidak maksimal.
Djarot sendiri berkali-kali menyebutkan, melalui perombakan pejabat, dia berharap pemerintahannya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
"Itu artinya Djarot berpikiran pejabat yang tidak mendukungnya saat pilgub bakal menghambat jalannya roda pemerintahannya. Perombakan kali ini sangat politis," ujar Tom.
Bukan hanya itu, perombakan itu juga dinilai Tom merupakan proyek aji mumpung Sekda DKI, Saefullah. Pasalnya mantan walikota Jakarta Pusat itu diberikan kewenangan luar biasa untuk mengganti pejabat eselon III dan IV.
"Ini tentu menjadi momentum Saefullah menempatkan orang-orang dekatnya mengisi posisi-posisi strategis," terang Tom.
Dengan demikian, lanjut Tom, wajar jika ada kecurigaan adanya setoran untuk meraih posisi jabatan tertentu.
"Pergantian sejumlah pejabat juga terindikasi upaya menghilangkan jejak korupsi rezim sebelumnya," tukas Tom.
Seperti diketahu, Gubernur Djarot Saiful Hidayat akhirnya memenuhi janjinya untuk merombak pejabat di lingkungan Pemprov DKI. Sejumlah pejabat sekelas walikota, kepala dinas dan kepala badan, bakal kena rotasi.
"Besok, besok (Kamis). Banyak (pejabat yang dilantik)," kata Djarot di Balaikota, Rabu (12/7).
Menurut Djarot, salah satu pejabat yang akan dirotasi adalah Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta, Blessmiyanda. Djarot menilai Blessmiyanda kurang cepat dalam bekerja.
Djarot juga mengusulkan Walikota Jakarta Utara Wahyu Hariyadi dan Bupati Kepulauan Seribu Budi Utomo diganti.
Wakil Walikota Jakarta Selatan Irmansyah diusulkan Djarot sebagai Bupati Kepulauan Seribu. Sementara, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Husein Murad dipromosikam sebagai Wali Kota Jakarta Utara.
Sumber: Rmol
0 Response to "Singkirkan yang Tak Sependapat, Djarot Dianggap Sedang Lakukan Politik Balas Dendam"
Posting Komentar