Ketua Mahkamah Kontitusi (MK), Arief Hidayat, membantah pernyataan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, yang menyebut pemerintah sempat berkonsultasi dengan MK sebelum mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) tentang Ormas.
"Nggak pernah. Nggak ada konsultasi sama sekali," kata Arief usai pemilihan Ketua MK di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat 14 Juli 2017.
Arief menegaskan, MK tidak bisa memberikan pendapat hukum terkait sikap pemerintah yang mengeluarkan Perppu. Karena Perppu sendiri menurut Arief, nantinya bisa menjadi objek sengketa hukum di MK.
"Karena semua yang berpotensi menjadi perkara di mahkamah tidak bisa berkonsultasi dengan kami," paparnya.
Selain itu, bila MK memberikan saran pemerintah dalam pengeluaran Perppu, maka independensi MK justru akan dipertanyakan. "Kalau kita sudah berpendapat disitu berarti nanti kalau memutus gimana? Kan nggak bisa. Itu dilarang oleh Undang-undang," tegasnya.
Link: http://m.viva.co.id/berita/nasional/935374-mk-bantah-klaim-pemerintah-soal-konsultasi-perppu-ormas
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, merespon gugatan yang diajukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), melalui kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra, terkait PerppuNomor 2 tahun 2017 tentang Ormas ke MK.
Walau digugat, pihak pemerintah tetap optimis kalau perppu itu akan berlaku. Mengingat sebelum dikeluarkan, pemerintah sudah yakin karena sudah berkonsultasi dengan MK. Kendati begitu, pemerintah menghormati hak semua warga negara untuk menempuh jalur konstitusi.
"Hak konstitusi bisa dilakukan oleh siapapun. Tetapi pemerintah meyakini langkah-langkah yang diambil dengan cukup hati-hati, cermat, karena melibatkan seluruh stakeholder," kata Pramono Anung di Istana Bogor, Jumat (14/7/2017).
Bahkan, Pramono juga mengatakan pemerintah telah berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengeluarkan kebijakan tersebut.
"Kami juga tentunya melakukan konsultasi dengan MK," katanya.
Link: https://news.detik.com/berita/d-3559984/perppu-ormas-digugat-istana-kita-sudah-konsultasi-dengan-mk
***
NAH LOH MAIN KLAIM SAJA !!!
DULU KLAIM Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terbesar Ke-3 Dunia. Yang ditertawakan media Asing.
#NDESO
0 Response to "PARAH Lagi-lagi Main Klaim! MK Bantah Klaim Pemerintah Soal Konsultasi Perppu Ormas"
Posting Komentar