Suu Kyi Akhirnya Buka Mulut Soal Rohingya, Ini katanya

Akhirnya Pemimpin Myanmar Daw Aung San Suu Kyi menyatakan sesuatu kepada masyarakat internasional mengenai krisis di Rakhine State. Ia berjanji menindak tegas semua pelanggaran hak asasi manusia.

Pemerintahannya, kata dia, berkomitmen dalam memulihkan perdamaian, stabilitas, dan penegakkan hukum di seluruh penjuru Myanmar.

Dalam pidato yang disiarkan televisi secara nasional dari Nay Pyi Taw, Selasa pagi waktu setempat, Aung San Suu Kyi mengundang komunitas internasional untuk membantu pemerintahnya menangani situasi yang terjadi belakangan ini.

Ia akan bekerja sama dengan Bangladesh dalam membantu mengembalikan pengungsi Rohingya dengan terlebih dahulu dapat membuktikan kewarganegaraannya di Myanmar.

Suu Kyi juga menyatakan situasi krisis belakangan adalah akibat "gunung es besar misinformasi".

Aung San Suu Kyi menyatakan, dalam pidato berbahasa Inggris yang sangat ditunggu-tunggu dunia itu, bahwa sejak 5 September lalu sudah tidak ada lagi bentrok senjata atau operasi pembersihan oleh tentara.

Telah memerintahkan pasukan keamanan untuk benar-benar mematuhi tata tertib dan mengambil langkah yang hati-hati untuk menghindari jatuhnya korban sipil.

Namun Suu Kyi kembali menyatakan komunitas internasional tidak sepenuhnya memahami apa yang sebenarnya terjadi di Rakhine utara.

"Yang terpaksa meninggalkan rumahnya itu banyak. Tidak hanya Muslim dan Rakhine, tapi juga kelompok-kelompok kecil minoritas yang kehadirannya sama sekali tidak dipedulikan oleh bagian terbesar dunia. Pemerintah sedang memulihkan situasi menjadi normal kembali," kata Suu Kyi seperti dilansir Antara.

Menghindari menggunakan istilah Rohingnya atau Bengali dengan lebih memilih menyebut penduduk muslim Rakhine, Suu Kyi mengungkapkan keprihatinannya atas begitu banyak warga Muslim yang melintasi perbatasan untuk mengungsi ke Bangladesh.

"Kami ingin mendalami mengapa eksodus ini terjadi. Kami akan berbicara kepada mereka yang pergi itu, selain kepada mereka yang tetap bertahan. Saya kira sedikit sekali yang mengetahui bahwa mayoritas Muslim di Rakhine State tidak ikut dalam eksodus itu. Sekitar 50 persen desa-desa muslim tetap utuh. Mereka berdirir seperti sebelum serangan itu terjadi," kata Suu Kyi.

Dia menambahkan bahwa pemerintahnya akan sesegera mungkin menerapkan rekomendasi Komisi Penasihat di Rakhine State yang sudah dirilis sehari sebelum serangan (kelompok separatis) ARSA dilancarkan.

"Setiap poin rekomendasi yang bermanfaat bagi perdamaian, harmoni dan pembangunan di Rakhine State akan diimplementasikan dalam jangka waktu sesingkat mungkin," kata Suu Kyi.

Rekomendasi dari Komisi Penasihat di Rakhine State itu sendiri antara lain berisi seruan untuk pemberian akses penuh kepada media dan bantuan kemanusiaan ke Rakhine utara, selain juga akses ke pelayanan kesehatan, pendidikan, dan mata pencaharian. Komisi juga mendesak pemerintah mengkaji kembali UU Kewarganegaraan 1982 melalui mana banyak warga Rohingya dihambat akses ke kewarganegaraaannya.

Suu Kyi menyeru komunitas internasional untuk tidak hanya melihat Myanmar dari peristiwa yang terjadi di Rakhine dengan menyatakan "terlalu banyak fokus hanya dicurahkan kepada hanya salah satu saja dari banyak masalah besar negeri ini."